Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PA 212 Akan Aksi di MK, BPN Kembali Ingatkan Pesan Prabowo

image-gnews
Massa dari Front Pembela Islam menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda Kencana Wiwaha, untuk memberikan dukungan kepada Mahkamah Konstitusi yang sedang menggelar sidang perdana gugatan sengketa Pilpres 2019 hari ini, 14 Juni 2019. Tempo/Imam Hamdi
Massa dari Front Pembela Islam menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda Kencana Wiwaha, untuk memberikan dukungan kepada Mahkamah Konstitusi yang sedang menggelar sidang perdana gugatan sengketa Pilpres 2019 hari ini, 14 Juni 2019. Tempo/Imam Hamdi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga Uno, Andre Rosiade kembali menyinggung imbauan pasangan calon nomor 02 ini agar para pendukung mereka tak melakukan aksi di Mahkamah Konstitusi selama persidangan sengketa hasil pemilihan presiden 2019. Hal ini kembali disinggung Andre menanggapi rencana Persaudaraan Alumni atau PA 212 menggelar aksi bertajuk 'Halal Bihalal akbar 212' mengawal putusan MK hingga 28 Juni nanti.

"Pak Prabowo sudah menyampaikan, kapasitas saya sebagai juru bicara mengimbau sekali lagi kepada pendukung Pak Prabowo diharapkan tidak datang ke Mahkamah Konstitusi," kata Andre kepada Tempo, Senin malam, 17 Juni 2019.

Baca juga: Instruksi Rizieq, PA 212 Gelar Demo Hingga ...

Andre mengaku sudah mengetahui adanya poster kegiatan dari PA 212. Dalam poster itu, tertera ajakan untuk mengawal sidang MK pada Selasa besok, 18 Juni dan Selasa-Jumat, 25-28 Juni 2019. Tertulis juga puncak acara ialah salat Jumat pada 28 Juni. Lokasi aksi disebut di kawasan MK, Monumen Nasional, dan kawasan patung kuda, Jakarta Pusat.

Menurut jadwal tahapan sidang sengketa hasil pemilihan presiden 2019 di MK, tanggal 18 adalah jadwal pembacaan jawaban dari termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum, pihak terkait atau tim kuasa hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, dan Badan Pengawas Pemilu. Adapun tanggal 25-27 Juni akan digelar rapat permusyawaratan hakim (RPH), diikuti putusan pada 28 Juni.

Sekretaris PA 212 Bernard Abdul Jabbar mengatakan aksi itu digelar setelah mendapat instruksi dari pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab. "Ya sudah (ada instruksi) beberapa hari lalu," kata dia ketika dikonfirmasi, Senin, 17 Juni 2019.

Poster acara itu memuat foto sejumlah tokoh yang juga merupakan anggota BPN Prabowo-Sandiaga. Di antaranya Wakil Ketua BPN Slamet Maarif, Dewan Pengarah BPN Yusuf Muhammad Martak, Wakil Ketua Dewan Penasihat Abdul Rasyid Abdullah Syafii, dan lainnya. Ada pula potret Ketua Umum FPI Sobri Lubis, Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Al Khaththath, dan lain-lain.

Baca juga: Mengintip Isi 3 Truk Alat Bukti Sengketa Pilpres Kubu Prabowo

Meski begitu, Andre menegaskan BPN tak tahu menahu soal rencana aksi PA 212. "Silakan mengkonfirmasi ke tokoh-tokoh yang ada di poster itu apakah betul tokoh-tokoh itu akan terllibat. Yang jelas BPN tidak tahu."

BPN, kata Andre, berpegang pada imbauan Prabowo dan Sandiaga agar para pendukung tidak berbondong-bondong datang ke MK. Dia meminta mereka mempercayakan proses konstitusional kepada para kuasa hukum.

Dia juga mengingatkan agar semua pihak menjaga situasi tetap sejuk dan kondusif. "Mari kita tonton saja di rumah masing-masing di depan televisi. Percayakanlah kuasa hukum kita berjuang dan memastikan kemenangan Prabowo Sandi di Mahkamah Konstitusi," ucap politikus Partai Gerindra ini.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | ROSSENO AJI

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

2 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditemui di kediaman Calon Presiden Prabowo Subianto, Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

Demokrat mewanti-wanti agar tak ada partai di pemerintahan rasa oposisi.


Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

3 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Gerindra Ungkap Gelora Tak Tolak PKS Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra mengatakan Gelora tak tolak PKS gabung ke pemerintahan Prabowo.


Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

3 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.


Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

12 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Respons Politikus PDIP soal Keinginan Prabowo Bentuk Presidential Club

Politikus Senior PDIP, Andreas Hugo Pareira, merespons soal keinginan Prabowo Subianto yang membentuk presidential club atau klub kepresidenan.


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

13 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

14 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

14 jam lalu

Penyerahan lukisan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Prabowo Subianto, sebagai penghargaan sebagai Capres terpilih dalam Pemilu 2024, dalam acara Buka Bersama (Bukber) Partai Demokrat, pada Rabu, 27 Maret 2024 di St. Regis, Setiabudi, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine
Gagasan Presidential Club Prabowo Disebut Bisa Cegah Tumbuhnya Brutus di Sekeliling Presiden

Partai Demokrat menyoroti mimpi SBY setahun lalu yang serupa dengan keinginan Prabowo membuat presidential club.


NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

18 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau harga grosir di ITC Mangga dua, Jakarta, Minggu, 17 Maret 2024. Kunjungan tersebut untuk dalam rangka memantau stabilitas harga sandang saat Ramadan dan menjelang lebaran sekaligus berbelanja untuk dibagikan kepada pengunjung ITC. TEMPO/ Febri Angga Palguna
NasDem dan PKB Dukung Prabowo, Zulhas: Biasa Saja, Masyarakat Jangan Baper

Zulhas menganggap dukungan dari NasDem dan PKB ke Prabowo sebagai sesuatu yang biasa saja. Ia mengimbau masyarakat tak baper.


Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

18 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Demokrat: Gagasan Politik Tingkat Tinggi

Politikus Demokrat anggap gagasan Prabowo Subianto yang ingin membentuk Presidential Club sebagai politik tingkat tinggi.


Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

19 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.